tugas kelompok remedial ppkn smk as-syukron limbangan
1.mengidentifikasi tugas dan fungsi dari lembaga-lembaga?
2. Permasalahan-permasalahan yang melibatkan indonesia dengan negara lain yang berkaitan dengan masalah perbatasan ?
3. Perbedaan antara negara demokrasi dengan negara otoriter ?
Penyelesaian
2.
No
|
Permasalahan
|
Negara Lain yang Terlibat
|
Penyelesaian
|
1
|
Kasus Ambalat
|
Malaysia
|
Melakukan pertemuan liberal guna membahas masalah dengan perundingan, dan memutuskan Pulau Ambalat tetap sebagai wlayah NKRI
|
2
|
Kasus Wilayah Camar Bulan dan Tanjung Datuk
|
Malaysia
|
Melalui
pertemuan Indonesia – Malaysia di Semarang pada tahun 1978, memutuskan
wilayah Camar Bulan dan Tanjung Datuk menjadi bagian dari wilayah
Malaysia
|
3
|
Kasus Pulau Simakau
|
Singapura
|
Melakukan
klarifikasi bahwa pulau yang dimaksud adalah pulau Simakau milik
Singapura. Jadi, terdapat dua pulau yang bernama sama yang dimiliki
Indonesia dan Singapura
|
4
|
Kasus Pulau Batik
|
Timor Leste
|
Pemangku
adat antara wilayah Perbatasan Amyoung dan Ambenu, ingin menyelesaikan
titik batas dan meminta izin pemerintah pusat untuk memfasilitasi
tersebut. Kedua Negara belum diperbolehkan beraktivitas di daerah
perbatasan tersebut
|
5
|
Kasus Pulau Miangas
|
Filiphina
|
Dinyatakan
lebih lanjut dalam protocol perjanjian ekstradisi Indonesia – Filiphina
mengenai defisi wilayah Indonesia yang menegaskan Pulau Miangas adalah
Milik Indonesia atas dasar putusan Mahkamah Arbitrase Internasional 4
April 1928
|
6
|
Kasus Pulau Nipa
|
Singapura
|
Kementrian
Pertahanan Mengkampanyekan Untuk Mereklamasi Pulau Nipa karena pada
tahun 2004 sampai 2008 penduduk menjual pasir pantai Pulau Nipa kepada
Singapura. Langkah KemHan ini menghabiskan dana lebih dari 300 Milyar
Rupiah.
|
3. Kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos /cratein yang
berarti pemerintahan. Jadi, dapat diartikan sebagai pemerintahan
rakyat. Dan Indonesia adalah salah satu Negara penganut sistem demokrasi
(walau akhir-akhir ini mengalami kemunduran). Dan ada juga Negara yang
pemerintahannya tidak berdasarkan aspirasi rakyat, melainkan dari
keinginan penguasanya yang mementingkan kepentingan pribadi. Sebagai
contoh, Husni Mubarak (Mesir), Muammar Khadafi (Libya),Saddam Husein
(Irak). Mereka semua adalah diktator yang memimpin Negaranya dengan
penuh kekejaman dan seenaknya sendiri. Negara yang dipimpin oran-orang
macam ini bisa disebut Negara otoriter. Lalu, apa kamu tahu perbedaan
antara negara demokrasi dengan Negara otoriter? Saya sudah menyajikannya
lengkap dalam table dibawah ini…
No
|
Negara Demokrasi
|
Negara Otoriter
|
1
|
Penyelenggaraan pergantian pimpinan negara ( Presiden / Perdana Menteri) secara teratur (di Indonesia setiap 5 tahun sekali).
|
Tidak ada pergantian pimpinan negara karena sang penguasa (diktator) tidak mau melepas jabatannya.
|
2
|
Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman.
|
Menentang adanya keaneka-ragaman / perbedaan, dan jika ada yang berbeda sikap dengan penguasa, orang tersebut akan ditumpas.
|
3
|
Partai politik memiliki fungsi sebagai sarana komunikasi timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat
|
Partai politik lebih menge-depankan fungsi sebagai sarana pendoktrinan pemerintah kepada masyarakat.
|
4
|
Negara menjamin terhadap perlindungan HAM dan adanya jaminan hak minoritas
| |
5
|
Pers (jurnalis) mendapat kebebasan untuk memberitakan pengelolaan Negara oleh pemerintah
|
Manajemen pemerintahan tertutup, sehingga tidak diketahui oleh publik
|
6
|
Hukum memenuhi kebutuhan kepentingan individu dan masyarakat
|
Hukum untuk memenuhi visi politik penguasa
|
7
|
Pemerintahan konstitusional atau berdasarkan hukum.
|
Pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional.
|
8
|
Pemerintahan mayoritas (dipiih oleh suara terbanyak / pemilihan umum) secara demokratis.
|
Pemilu tidak demokratis. Pemilu dijalankan hanya untuk memperkuat keabsahan penguasa atau pemerintah Negara.
|
9
|
Terdapat lebih dari satu partai politik.
|
Sistem satu partai politik atau beberapa partai politik tapi hanya ada satu partai yangmemonopoli kekuasaan.
|
10
|
Penyelesaian masalah diselesaikan secara damai melalui musyawarah atau perundingan.
|
Penyelesaian masalah diputuskan oleh penguasa / pemimpin secara sepihak.
|
11
|
Badan peradilan bekerja dengan bebas sesuai hokum dan tidak bisa diintervensi oleh siapa pun.
|
Badan peradilan tidak bebas dan bisa diintervensi oleh penguasa.
|
12
|
Proses pembuatan hukum partisipatif
|
Proses pembuatan huku tidak partisipatif
|
13
|
Sistem politik Negara demokrasi berlandaskan pada keputusan rakyat dalam mengambil keputusan melalui perwakilan rakyat.
|
Sistem politik Negara otoriter hanya berlandaskan pada keputusan penguasa tanpa memperhatikan aspirasi rakyat.
|
14
|
Adanya pembagian kekuasaan.
|
Pemusatan kekuasaan pada satu orang atau sekelompok orang.
|
15
|
Fungsi hukum sebagai instrumen pelaksana kehendak rakyat.
|
Fungsi hukum sebagai legitimasi progam penguasa.
|
16
|
Partai politik berperan sebagai alat untuk mensosialisasikan budaya politik negara dari satu generasi ke generasi berikutnya.
|
Partai politik lebih mengedepankan sosialisasi budaya dan pola piker yang ditentukan oleh partai.
|
